Home » Perkumpulan » Pendirian Badan Hukum Kelompok Ternak dan Tani
Filed: Perkumpulan

Pendirian Badan Hukum Kelompok Ternak dan Tani – Setelah disahkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang pemerintah daerah, maka pemerintah diwajibkan lebih teliti lagi dalam penyaluran bantuan bibit baik itu bibit ternak maupun bibit sapi kepada kelompok ternak maupun kelompok sapi di masyarakat.

perkumpulan kelompok tani

Di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah dalam pasal 298 ayat (5) yang berisi tentang belanja hibah dapat diberikan kepada sejumlah pihak. Namun di dalam Poin D disitu menyebutkan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang sudah harus berbadan hukum Indonesia/ mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM. Nash saat ini masih banyak ditemukan di daerah yang mana memiliki  kelompok tani / kelompok ternak yang  belum berbadan hukum.

Aturan inilah yang kini mengganjal Pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) mencairkan dana aspirasi untuk kelompok tani maupun ternak.

pendirian perkumpulan kelompok tani

Apabila anda ingin membuat badan hukum perkumpulan baik itu perkumpulan kelompok ternak maupun badan hukum kelompok tani bisa menghubungi kami, kami siap membantu anda membuatkan akta pendirian badan hukum kelompok ternak maupun badan hukum perkumpulan kelompok tani, beserta SK Pengesahan dari menteri hukum dan HAM. Kami siap melayani pembuatan badan hukum kelompok ternak dan kelompok tani untuk wilayah ( Karanganyar, Sukoharjo, Solo, Sragen, Boyolali, Klaten) dan sekitarnya.

HUBUNGI KAMI DI

CONTACT PERSON

SMS / WA ONLY

08562887744

Related Post Pendirian Badan Hukum Kelompok Ternak dan Tani

Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani di Karanganyar, Sukoharjo, Sragen

Pengertian Badan Hukum Perkumpulan